NATIONAL Power by Hans J. Morgenthau

Power merupakan kekuatan suatu pihak atas pemikiran dan tindakan pihak lain, yang fenomena tersebut dapat ditemukan manakala manusia hidup dalam hubungan interaksi dan pergaulan sosial. Negara merupakan abstraksi dari sejumlah kelompok individu maupun golongan yang mempunyai kesamaan cirri khas yang menjadikan mereka anggota negara yang sama (nationality). Dalam hal ini, unsur manusia yang berada di teritori negara tertentu sangat berpengaruh terhadap kekuatan yang dimiliki oleh negara. Unsur kekuatan nasional tidak berpaku pada kualitas maupun kuantitas populasi suatu negara, tetapi juga unsur geografis (geopolitic), Sumber Daya Alam, ekonomi dan industri, kemampuan militer, penduduk, karakter nasional, moral bangsa, kualitas diplomasi, serta kualitas kepemerintahan.

1.Faktor Geografis. Letak geografis merupakan andalan kekuatan yang memengaruhi politik luar negeri suatu negara. Misalnya, sebuah fakta bahwa Amerika Serikat terpisah oleh Samudera Atlantik yang mengurangi dampak politik yang berkecamuk di benua Eropa dan Asia. Dengan kata lain, letak geografis Amerika Serikat tetap menjadi faktor dasar pertimbangan oleh politik luar negeri global.

2.Sumber Daya Alam. Faktor ini melingkupi ketersediaan pangan, potensi minyak bumi, bahan mentah, dll. Dalam kasus ketersediaan pangan, negara yang menikmati sumber pangan yang besar tidak perlu mengalihkan politik luar negeri dari kepentingan nasionalnya, dengan menjamin penduduknya tidak akan mengalami kelaparan. Bahan mentah pada zaman perang hingga zaman industri modern menjadi bahan utama pengolahan industri. Negara dengan bahan mentah yang berlimpah dan memiliki akses mudah menguasainya di luar teritori negara, sangat berimplikasi pada kekuatan nasional negara tersebut. Sejak Prrang Dunia I, minyak sebagai sumber energi sangat penting dalam kebutuhan industri dan perang. Senjata, pranata militer, kendaraan, mesin industri dimekanisir oleh minyak. Akibatnya, negara pemilik minyak bumi memperoleh kekuatan yang signifikan dalam urusan internasional. Kekuatan minyak memunculkan aktor negara baru yang makin berpengaruh, seperti Uni Soviet dan Timur tengah. Meskipun demikian, minyak sudah tidak lagi merupakan acuan kekuatan nasional suatu negara.

3.Kemampuan Industri. Negara dengan cadangan bahan mentah yang besar, namun tidak sepadan dengan pranata industri yang memadai tidak menjadikannya sebagai kekuatan politik global. Jadi tidak dapat dipungkiri, bahwa negara industry sangat identik dengan kekuatan besar dalam perubahan politik dunia.

4.Kesiagaan Militer. Ketergantungan kekuatan nasional atas kesiapan militer sangat jelas, dengan memerlukan pranata militer yang ampuh mendukung politik luar negeri yang ditempuh oleh negara. Unsur kesiagaan militer di sini melingkupi penguasaan teknologi, kualitas kepemimpinan militer yang berpengaruh atas kekuatan nasional, dengan memiliki pemikiran baru pada siasat dan taktik. Namun negara dengan pemimpin yang tangkas akan menjadi negara yang lemah apabila tidak memiliki jumlah pasukan yang besar dan berkualitas.

5.Penduduk. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kekuatan nasional. Misalnya kasus RRC, yang memiliki penduduk 1.3 miliyar, dan India yang berpenduduk 1 miliyar, tidak menjadikan diri mereka kekuatan superpower global. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat digunakan untuk menggerakan roda gerak industry, militer.

6.Karakter Nasional. Karakter nasional pasti akan memengaruhi kekuatan nasional. Moral nasional salah satunya, moral nasional adalah tingkat kebulatan tekad suatu bangsa untuk mendukung politik luar negeri yang menyebar ke segenap kegiatan negara, seperti produksi industri, pranata militer maupun dinas diplomatiknya. Hal tersebut memiliki makna fundamental yang harus diambil, dan dapat menentukan kelangsungan hidup suatu negara. Moral nasional penting manakala suatu kekuatan nasional membawa pengaruh atas masalah internasional, karena berpengaruh pada tekad pemerintah dalam politik luar negerinya. Serta tiap bagian rakyat yang merasa hak dan partisipasinya yang penuh dalam penyelenggaraan negara.

7.Kualitas Diplomasi. Kualitas diplomasi suatu negara menggabungkan faktor-faktor lain menjadi kesatuan kekuatan nasional yang terpadu, memberikan arah negara. Negara-negara harus mengandalkan kualitas diplomasinya supaya dapat bertindak sebagai katalisator untuk faktor yang berbeda demi membentuk kekuatan nasional negara. Pemerintah harus pula memastikan persetujuan rakyat sendiri untuk politik dalam dan luar negerinya. Bagaimanapun juga, bagi pemerintah tidak hanya cukup menggalang opini umum bangsa untuk membantu politik luar negeri, tetapi juga menggalang dukungan opini publik negara lain demi perebutan dominasi politik dan kekuasaan.
Pergeseran zaman, akhir-akhir ini yang dipicu oleh arus globalisasi telah merubah pandangan dunia mengenai National Power tersebut. Unsur-unsur kekuatan nasional yang terdiri atas faktor geografis, sumber daya alam, penduduk sampai dengan kualitas diplomasi masih berlaku hingga era ini. Namun hal tersebut, tidak cukup menjadi titik acuan yang memengaruhi kekuatan nasional. Terdapat banyak faktor lain yang saling berkorelasi satu sama lain, seperti kekuatan investasi, perdagangan, sosial, kebudayaan, hingga agama (religion) dapat pula memengaruhi seberapa besar kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara.

Politik Luar Negeri dan Diplomasi Republik Indonesia

Oleh : Prof. Dr. Jahja Muhaimin 

Unsur-unsur politik luar negeri :

1. Hubungan antarnegara,
2. Kepentingan nasional (national interest),
3. Formulasi kebijakan politik.

Tanggal 16 september 1948, Bung Hatta mengemukakan politik luar negeri bebas aktif (bedasarkan pidato : mendayung di antara dua karang) di depan KNIP,

Perbedaan politik LN dan Dalam Negeri :

1. Kebijakan luar negeri lebih sulit mengikat daripada politik dalam negeri,
2. Masyarakat domestik lebih mudah diatur daripada komunitas global.

Dalam politik luar negeri dikenal kata “Diplomacy” yang berarti manajemen relasi/hubungan antarnegara dan aktor internasional lain (by : Boston)

Public diplomacy : diplomasi yang dilakukan oleh personal/kelompok dengan usaha sendiri,

Negosisasi : proses rekonsiliasi konflik untuk mencapai kompromi dengan jalan persuasi.

Perang dingin (Cold War) sering disebut juga psychological war karena tidak munculnya perang terbuka antara dua superpower (invisible),

Pendekatan luar negeri antara lain :

1. The great power approach (negara maju harus mampu mengajak negara berkembang untuk menjalin persahabatan )
2. Psychological approach (kebijakan luar negeri diperngaruhi oleh faktor pribadi para elitis decision makers sehingga fenomena politik dilatarbelakangi oleh personal individu tertentu, karena tiap aktor pasti memikirkan cost&benefit sebelum memutuskan kebijakan.
3. Reduction approach (negara berkembang harus mengikuti kebijakan yang dibuat oleh negara-negara maju).

Hal yang emmengaruhi politik luar negeri :

1. Kemampuan ekonomi dan militer,
2. Kondisi geografis (geopolitik, SDA, kondisi alam)
3. Penduduk (agama, budaya masyarakat)
4. Sistem politik (demokratis, otoriter, peranan legislatif, dan kelompok penelitian)
5. Situasi/sistem internasional (bipolar, multipolar, unipolar).

Dilema politik luar negeri negara berkembang :

1. Aid and independence (bantuan & independensi)
2. Resources & objective (SDA, tujuan politik negara)
3. Security and Development (militer, dan pembangunan)

Two basic approaches of foreign policy menurut Macridis :

1. Ideological approach = (political system),
2. Analytical approach = national interest.

Pendekatan ideologi tergantung sistem politik demokratis atau otoriter. Di negara otoriter, kebijakan luar negeri bersifat “one man shows”. Tingkatan The essence of Decisions :

1. Rational actor yaitu aktor yang penting dalam kepentingan nasional,
2. Organizational process/procedure,
3. Bureaucratic politics, seperti departemen-departemen dalam negara.

Ruang lingkup analisis politik luar negeri

1. The influence of foreign policy, yaitu hal yang mempengaruhi pembuatan politik luar negeri,
2. The decisions making process, yaitu proses pembuatan kebijakan luar negeri,
3. The implementation of foreign policy, yaitu pelaksanaan politik luar negeri.

Penjelasan :

1. The decisions making process :
   1. Struktur konstitusi dan institusi negara,
   2. Komposisi sirkulasi elite, pembuat kebijakan,
   3. Nilai dan kepribadian para pembuat kebijakan,
   4. The implementation of foreign policy :
      1. Menyangkut cara kebijakan diubah menjadi tindakan (talk to actions),
      2. Implikasi tindakan politik luar negeri bagi aktor-aktor dalam sistem internasional,
      3. Reaksi aktor-aktor internasional terhadap tindakan politik luar negeri,
      4. Kesesuaian antara tindakan dengan prinsip politik LN
      5. Prinsip-prinsip PLNDRI :
         1. Orientasinya bebas dan aktif (free and active),
         2. Menurut pembukaan UUD 1945 kemerdekaan bangsa-bangsa harus diperjuangkan dan penjajahan harus dihapuskan,
         3. Memperjuangkan kepentingan nasional untuk menjaga keutuhan NKRI,
         4. Good neighbour policy,
         5. Menaati konferensi PBB (The right of self-determination).

IMPLEMENTASI PLNDRI Orde Lama

1. Keras dan tegas,
2. Anti imperialisme dan neokolonialisme,
3. Diwarnai oleh berbagai konfrontasi,
4. Condong ke blok timur.

IMPLEMENTASI PLNDRI Orde Baru

1. Condong ke barat,
2. Ada highlight issuespada era ini, antara lain :
   • Normalisasi hubungan dengan Malaysia,
   • Masuk kembali ke PBB,
   • Pemerakarsa ASEAN,
   • Tuan rumah KTT Nonblok, dan pertemuan puncak APEC.

IMPLEMENTASI PLNDRI Reformasi

1. Puncak demokrasi menyebar ke segala arah,
2. Menerapkan prinsip 1000 friends and zero enemy,
3. Ada Highlight issues : menjalin hubungan dengan Russia, via pembelian pesawat sukhoi, menyelenggarakan UNFFFC di Bali, masuk G-20 dan masuk OKI.

Di suatu negara ada kecenderungan untuk terbagi untuk menjadi kelompok Centre dan Periphery, center group adalah golongan yang menguasai negara, misalnya elit politik dan bisnis, periphery group adalah golongan masyarakat biasa, misalnyya masyarakat marjinal dan warga miskin. Seringkali terjadi dependency (dependencia) antara kaum periphery dengan grup center.

Oleh : Prof. Dr. Jahja Muhaimin 

Elit Politik Nasional :

1. Ekonomi diwakili oleh pengusaha (the very rich),
2. Politik diwakili politisi (congress),
3. Militer diwakili jenderal (warlord).

Power elite sinonimnya adalah power structure / establishment (golongan mapan yang berpengaruh). Negara seperti Jepang memiliki kaum yang birokrat merupakan elit politik nasional, bukan militer seperti AS.

Japan Inc. dapat berjalan lancar karena tiada KKN, sehingga hubungan antara konglomerat, politikus dan birokrat lumayan bersih.

Kalau kebudayaan bukan politik internasional, jika sudah menyangkut aspek militer dan politik, Ia akan termasuk. Kepentingan nasional yang hakiki ada empat :  integrasi nasional (keutuhan nasional), kesejahteraan nasional, dan kesenjangan yang tidak terlihat.