Politik Luar Negeri dan Diplomasi Republik Indonesia

Oleh : Prof. Dr. Jahja Muhaimin 

Unsur-unsur politik luar negeri :

1. Hubungan antarnegara,
2. Kepentingan nasional (national interest),
3. Formulasi kebijakan politik.

Tanggal 16 september 1948, Bung Hatta mengemukakan politik luar negeri bebas aktif (bedasarkan pidato : mendayung di antara dua karang) di depan KNIP,

Perbedaan politik LN dan Dalam Negeri :

1. Kebijakan luar negeri lebih sulit mengikat daripada politik dalam negeri,
2. Masyarakat domestik lebih mudah diatur daripada komunitas global.

Dalam politik luar negeri dikenal kata “Diplomacy” yang berarti manajemen relasi/hubungan antarnegara dan aktor internasional lain (by : Boston)

Public diplomacy : diplomasi yang dilakukan oleh personal/kelompok dengan usaha sendiri,

Negosisasi : proses rekonsiliasi konflik untuk mencapai kompromi dengan jalan persuasi.

Perang dingin (Cold War) sering disebut juga psychological war karena tidak munculnya perang terbuka antara dua superpower (invisible),

Pendekatan luar negeri antara lain :

1. The great power approach (negara maju harus mampu mengajak negara berkembang untuk menjalin persahabatan )
2. Psychological approach (kebijakan luar negeri diperngaruhi oleh faktor pribadi para elitis decision makers sehingga fenomena politik dilatarbelakangi oleh personal individu tertentu, karena tiap aktor pasti memikirkan cost&benefit sebelum memutuskan kebijakan.
3. Reduction approach (negara berkembang harus mengikuti kebijakan yang dibuat oleh negara-negara maju).

Hal yang emmengaruhi politik luar negeri :

1. Kemampuan ekonomi dan militer,
2. Kondisi geografis (geopolitik, SDA, kondisi alam)
3. Penduduk (agama, budaya masyarakat)
4. Sistem politik (demokratis, otoriter, peranan legislatif, dan kelompok penelitian)
5. Situasi/sistem internasional (bipolar, multipolar, unipolar).

Dilema politik luar negeri negara berkembang :

1. Aid and independence (bantuan & independensi)
2. Resources & objective (SDA, tujuan politik negara)
3. Security and Development (militer, dan pembangunan)

Two basic approaches of foreign policy menurut Macridis :

1. Ideological approach = (political system),
2. Analytical approach = national interest.

Pendekatan ideologi tergantung sistem politik demokratis atau otoriter. Di negara otoriter, kebijakan luar negeri bersifat “one man shows”. Tingkatan The essence of Decisions :

1. Rational actor yaitu aktor yang penting dalam kepentingan nasional,
2. Organizational process/procedure,
3. Bureaucratic politics, seperti departemen-departemen dalam negara.

Ruang lingkup analisis politik luar negeri

1. The influence of foreign policy, yaitu hal yang mempengaruhi pembuatan politik luar negeri,
2. The decisions making process, yaitu proses pembuatan kebijakan luar negeri,
3. The implementation of foreign policy, yaitu pelaksanaan politik luar negeri.

Penjelasan :

1. The decisions making process :
   1. Struktur konstitusi dan institusi negara,
   2. Komposisi sirkulasi elite, pembuat kebijakan,
   3. Nilai dan kepribadian para pembuat kebijakan,
   4. The implementation of foreign policy :
      1. Menyangkut cara kebijakan diubah menjadi tindakan (talk to actions),
      2. Implikasi tindakan politik luar negeri bagi aktor-aktor dalam sistem internasional,
      3. Reaksi aktor-aktor internasional terhadap tindakan politik luar negeri,
      4. Kesesuaian antara tindakan dengan prinsip politik LN
      5. Prinsip-prinsip PLNDRI :
         1. Orientasinya bebas dan aktif (free and active),
         2. Menurut pembukaan UUD 1945 kemerdekaan bangsa-bangsa harus diperjuangkan dan penjajahan harus dihapuskan,
         3. Memperjuangkan kepentingan nasional untuk menjaga keutuhan NKRI,
         4. Good neighbour policy,
         5. Menaati konferensi PBB (The right of self-determination).

IMPLEMENTASI PLNDRI Orde Lama

1. Keras dan tegas,
2. Anti imperialisme dan neokolonialisme,
3. Diwarnai oleh berbagai konfrontasi,
4. Condong ke blok timur.

IMPLEMENTASI PLNDRI Orde Baru

1. Condong ke barat,
2. Ada highlight issuespada era ini, antara lain :
   • Normalisasi hubungan dengan Malaysia,
   • Masuk kembali ke PBB,
   • Pemerakarsa ASEAN,
   • Tuan rumah KTT Nonblok, dan pertemuan puncak APEC.

IMPLEMENTASI PLNDRI Reformasi

1. Puncak demokrasi menyebar ke segala arah,
2. Menerapkan prinsip 1000 friends and zero enemy,
3. Ada Highlight issues : menjalin hubungan dengan Russia, via pembelian pesawat sukhoi, menyelenggarakan UNFFFC di Bali, masuk G-20 dan masuk OKI.

Di suatu negara ada kecenderungan untuk terbagi untuk menjadi kelompok Centre dan Periphery, center group adalah golongan yang menguasai negara, misalnya elit politik dan bisnis, periphery group adalah golongan masyarakat biasa, misalnyya masyarakat marjinal dan warga miskin. Seringkali terjadi dependency (dependencia) antara kaum periphery dengan grup center.

Oleh : Prof. Dr. Jahja Muhaimin 

Elit Politik Nasional :

1. Ekonomi diwakili oleh pengusaha (the very rich),
2. Politik diwakili politisi (congress),
3. Militer diwakili jenderal (warlord).

Power elite sinonimnya adalah power structure / establishment (golongan mapan yang berpengaruh). Negara seperti Jepang memiliki kaum yang birokrat merupakan elit politik nasional, bukan militer seperti AS.

Japan Inc. dapat berjalan lancar karena tiada KKN, sehingga hubungan antara konglomerat, politikus dan birokrat lumayan bersih.

Kalau kebudayaan bukan politik internasional, jika sudah menyangkut aspek militer dan politik, Ia akan termasuk. Kepentingan nasional yang hakiki ada empat :  integrasi nasional (keutuhan nasional), kesejahteraan nasional, dan kesenjangan yang tidak terlihat.